Aku rasa, perlu ada yang menuliskan tentang momen-momen peralihan tanggung jawab dari Lapindo ke Pemerintah.

Coba perhatikan comment-comment ini :

Menko Kesra: Ledakan Pipa Gas adalah Bencana Alam - KOMPAS CYBER MEDIA.

JAKARTA, KOMPAS–Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan bencana semburan lumpur panas akibat operasi PT Lapindo Brantas merupakan bencana alam. Sehingga, ledakan pipa gas yang sejauh ini telah merenggut tujuh korban jiwa pun dikategorikan sebagai bencana alam.

Coba perhatikan isi berita itu juga :

Menurut Aburizal, ledakan pipa gas yang terjadi Rabu (22/11) malam tidak diperkirakan sebelumnya oleh Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo. "Kalau diperkirakan, pipa sudah dipindahkan," ujarnya.

Coba aja bandingkan dengan tulisanku sebelum ini, sejak 5 bulan lalu sudah ada peringatan. Sayang sih disini pejabat yang melakukan kebohongan publik tidak ada sanksi.

Coba perhatikan link ini juga :

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/11/tgl/23/time/125509/idnews/711803/idkanal/10

Isinya : "Yang tanggung jawab adalah Lapindo," cetus Ketua DPR Agung Laksono usai Silaturahmi Semiloka Nasional Perempuan Parlemen se-Indonesia di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2006).

Jadi ketua DPR juga mendukung bahwa tanggung jawab hanya sampai Lapindo saja.

Perhatikan juga ini :

http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/11/tgl/17/time/141104/idnews/709391/idkanal/6

"Siapapun pembelinya tetap bertanggung jawab," ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam keterangan pers rutin usia salat Jumat di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11/2006).

Namun Wapres meyakinkan, lapindo tidak akan lepas tanggung jawab kepada negara, meskipun perusahaaan yang membeli belum jelas trade record-nya.

"Yang bertanggung jawab kan Lapindo. Lapindonya kan tidak pergi," ujar pria yang selalu memakai baju koko berwarna putih itu.

Melihat tanda-tanda ini, bayanganku yang akan terjadi adalah :

1. Pelan-pelan image akan diubah, bahwa yang bertanggung jawab adalah Lapindo Brantas (dan pemiliknya). Pemilik lama, setelah menjual, menjadi lepas tanggung jawab.

2. Selama masa awal-awal ini, tetap akan diperlihatkan bahwa Group Bakrie tetap bertanggung jawab dengan menyediakan pembiayaan bagi Freehold. Dengan ini citra Group Bakrie akan terlihat terjaga.

3. Setelah semua pihak yakin, bahwa Lapindo lah yang bertanggung jawab, dan pemilik lama sudah tidak diungkit-ungkit lagi, akan mulailah pemilik baru bermasalah. Kemungkinan pemilik baru akan menyatakan diri pailit atau menghila ng, tidak bisa ditagih.

4. Setelah Lapindo pemilik barunya pailit / hilang, masalah akan membesar, akhirnya negara yang akan menanggung semuanya. Hmm.. miriplah dengan kasus penyertaan modal pemerintah di perbankan.