Logika. Untuk yang kesekian kalinya aku melihat logika yang terbalik-balik. coba lihat di sini :

Link: Model-model "Playboy" 3 Dilaporkan, Samsons Juga Kena - KOMPAS CYBER MEDIA.

Ini cuplikan beritanya (kalau males baca link tersebut):

===

Sementara itu, petugas gabungan Polda Metro Jaya menggelar razia majalah Playboy yang dijual di lapak-lapak dan agen di wilayah Jakarta. Razia yang dilaksanakan Senin (17/7) itu juga melibatkan petugas dari sejumlah Polrestro dan Polsektro.

Sebanyak 900 majalah disita dalam operasi tersebut. Majalah Playboy yang disita merupakan edisi kedua dan ketiga, serta puluhan majalah lainnya, salah satunya Popular. Sejumlah penjual majalah dibawa untuk dimintai keterangan.

Kepala Satuan Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Polda Metro Jaya AKBP  Ahmad Rifai membenarkan razia tersebut. "Kami sebatas meminta keterangan mereka untuk mengetahui siapa pemasoknya," ujarnya saat dihubungi Warta Kota, Selasa (18/7).

===

Heran aku, apa manfaatnya coba Polisi mencari keterangan pemasok majalah? Kenapa nggak langsung ke induknya, perusahaan yang menerbitkan, jika memang polisi merasa itu bermasalah?

Pertanyaanku, sebenarnya Polisi ini logika berpikirnya terbalik atau memang sengaja mencari-cari alasan (untuk tujuan lain, entah apa itu)?

Aku sedih untuk dua kemungkinan itu.

Kemungkinan bahwa Polisi nggak mampu berpikir logis, ini yang aku sedihkan. Padahal dalam bayanganku berpikir logis itu cuman ibarat melangkahkan kaki ke depan aja. Apa susahnya? Hmm.. kali aku harus memikirkan bagaimana mendidik orang untuk berpikir logis?

Kemungkinan kedua, bahwa Polisi sengaja mencari-cari alasan (untuk tujuan lain, entah apa itu) aku juga sedih. Sedih kenapa Polisi menganggap masyarakat bodoh? Sedih, kenapa Polisi merendahkan logika? Kalau memang ada alasan yang mau disembunyiin, kenapa nggak mencari alasan yang lebih berkualitas? Yang nggak begitu kelihatan bohongnya gitu lho… Hmm, atau kali aku perlu memikirkan juga untuk mendidik menipu yang logis:D.

Semoga Tuhan memberkati bangsa ini untuk mampu berpikir dengan logis dan hati yang jernih, Amien..

Aku agak geli akhir-akhir ini.

Sebelumnya ketika membaca berita penunjukan Anwar Suprijadi menjadi Kepala Bea Cukai, aku tersenyum. Kebetulan aku beberapa kali sempat melihat beliau sebagai orang yang Insyaallah lurus (entah yang aku nggak lihat ya..). Aku berpikir, pemerintah rupanya bener-bener mau bersih-bersih korupsi nih, sampe di Bea Cukai yang terkenal sebagai sarang penyamun dikasih orang yang berkacamata kuda.

Dan hasilnya, pada saat itu langsung muncul penolakan-penolakan dari berbagai LSM (entah LSM apa ya??). Yang terbaru, Dirjen Bea Cukai ini dilaporkan ke KPK oleh KAMPAR (Komite Anti Manipulasi Pajak dan Aset Rakyat) karena tuduhan korupsi. Membaca beritanya aku geli, itu tuduhan yang jelas dicari-cari. Rupanya para koruptor itu kalau ladangnya terpotong bisa mencari berbagai macam cara, dan melupakan logika. Herannya.. kok ya nggak malu itu lho?

Itu perlawanan yang muncul di Bea Cukai. Rupanya juga muncul perlawanan di Jamsostek. BUMN yang gemuk ini (asset 40 trilyun kalo gak salah ya?), rupanya direksinya membuat suatu kebijakan yang (mungkin?) memotong banyak rejeki orang dalam. Sang Dirut membuat kebijakan menghentikan trading oleh internal di pasar modal, dan menyerahkan pengelolaan investasi ke Danareksa dan Bahana senilai 6 trilyun. Dan buntutnya, Dirut ini juga dilaporkan ke KPK oleh KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dengan tuduhan korupsi yang lucu (tuduhan korupsi proyek IT tanpa tender senilai 18,9 juta:)).

Semua tuduhan korupsi itu kuanggap lucu, karena jelas sekali apa yang dilakukan itu adalah kebijakan, yang tidak memperkaya diri sendiri. Jelas jauh berbeda dengan para koruptor beneran yang memperkaya diri sendiri. Tapi kenapa para LSM itu tidak melihat (atau memang membutakan diri, karena dibayar oleh para koruptor yang terugikan?).

Yah, namanya mengusik ketenangan (berkorupsi), pastilah ada perlawanan (dari para koruptor). Keep fighting Pak Anwar, Keep fighting Dirut Jamsostek, semoga semangat perlawanan terhadap korupsi terus menyebar di Indonesia.

Cihampelas, 13 Juli 2006